Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio) Bagi Bank Umum

Short Review Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 mengatur perubahan terhadap Peraturan OJK Nomor 50/POJK.03/2017 mengenai Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio - NSFR) bagi Bank Umum. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat likuiditas perbankan Indonesia dan menyesuaikan dengan standar internasional, khususnya Basel III. Poin-Poin Utama 1. Tujuan Perubahan: - Menciptakan sistem perbankan yang sehat dan kompetitif. - Menyesuaikan dengan perkembangan standar internasional. 2. Definisi Baru: - Bank: Bank Umum dan kantor cabang luar negeri. - Available Stable Funding (ASF): Liabilitas dan ekuitas yang stabil. - Required Stable Funding (RSF): Jumlah aset yang perlu didanai. - Net Stable Funding Ratio (NSFR): Perbandingan antara ASF dan RSF. 3. Kewajiban Bank: - Pemantauan dan pelaporan NSFR. - Publikasi Laporan NSFR secara individu dan konsolidasi. - Kewajiban perhitungan NSFR mulai berlaku bagi bank dengan modal inti 1 pada akhir Desember 2024. 4. Perubahan Ketentuan: - Penghapusan Pasal 4. - Penambahan Pasal 15A mengenai kewajiban pelaporan NSFR. - Perubahan Pasal 16 terkait kelompok bank berdasarkan modal inti. Larangan - Bank tidak boleh mengabaikan kewajiban pelaporan dan pemantauan NSFR. - Bank yang tidak memenuhi ketentuan NSFR tidak dapat beroperasi secara efektif dalam sistem perbankan. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Pemantauan: Bank wajib melakukan pemantauan secara rutin terhadap pemenuhan NSFR. 2. Pelaporan: Bank harus menyampaikan laporan perhitungan NSFR dan mempublikasikannya. 3. Rencana Tindak: Bank harus menyusun rencana perbaikan untuk pemenuhan NSFR disertai jangka waktu penyelesaian. Laporan Terkait - Laporan NSFR: Menyajikan informasi kuantitatif dan kualitatif mengenai NSFR. - Kertas Kerja NSFR: Memuat perhitungan NSFR secara rinci. - Rencana Tindak Pemenuhan NSFR: Memuat rencana perbaikan untuk pemenuhan NSFR. Regulasi Acuan 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 3. Peraturan OJK Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan NSFR. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 8 November 2024.