SEOJK tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat

Short Review Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 mengatur standar pelaksanaan fungsi audit intern bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Surat edaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa BPR menerapkan tata kelola yang baik melalui audit intern yang efektif dan memadai. Pedoman ini mencakup struktur organisasi, tugas, tanggung jawab, serta laporan-laporan yang harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Poin-Poin Utama 1. Ketentuan Umum: - Mengatur struktur organisasi dan pedoman audit intern. - BPR harus menyusun pedoman sesuai dengan kompleksitas operasionalnya. 2. Struktur Organisasi: - BPR dengan modal inti ≥ Rp50 miliar wajib membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). - BPR dengan modal inti < Rp50 miliar wajib menunjuk 1 Pejabat Eksekutif (PE) Audit Intern. 3. Laporan Pelaksanaan Audit Intern: - Laporan pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI atau PE Audit Intern. - Laporan pelaksanaan dan hasil audit intern. - Laporan khusus untuk temuan yang mengganggu kelangsungan usaha BPR. 4. Independensi dan Tanggung Jawab: - SKAI atau PE Audit Intern harus independen dari fungsi operasional. - Tanggung jawab SKAI atau PE Audit Intern meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. 5. Kaji Ulang: - BPR dengan modal inti ≥ Rp50 miliar wajib melakukan kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern minimal sekali dalam 3 tahun. Larangan - SKAI atau PE Audit Intern tidak boleh terlibat dalam kegiatan operasional yang diaudit. - Auditor Intern tidak boleh menerima imbalan yang dapat mempengaruhi pendapat profesionalnya. - Penggunaan informasi audit harus mematuhi kerahasiaan bank. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Pembentukan SKAI atau Penunjukan PE Audit Intern: - Sesuai dengan ketentuan modal inti. 2. Penyusunan dan Pengiriman Laporan: - Laporan pengangkatan/pemberhentian harus disampaikan dalam 10 hari kerja. - Laporan hasil audit harus disampaikan paling lambat 31 Januari tahun berikutnya. 3. Pelaksanaan Audit: - Melakukan audit sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dan menyusun laporan yang objektif dan konstruktif. 4. Kaji Ulang oleh Pihak Ekstern: - Melakukan kaji ulang oleh akuntan publik yang tidak terlibat dalam audit laporan keuangan BPR dalam 3 tahun terakhir. Laporan Terkait - Laporan pengangkatan/pemberhentian Kepala SKAI atau PE Audit Intern. - Laporan pelaksanaan dan hasil audit intern. - Laporan khusus untuk temuan yang signifikan. - Laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern. Regulasi Acuan - POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR. - Pasal 59 dan 73 POJK Tata Kelola BPR yang mengatur tentang struktur organisasi dan kewajiban laporan audit intern. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 10 Maret 2016, dan menjadi acuan bagi BPR dalam melaksanakan fungsi audit intern yang efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.