Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank

Short Review Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.03/2021 mengatur perubahan terhadap SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2019 mengenai penilaian kembali bagi pihak utama bank. Perubahan ini bertujuan untuk memperjelas ketentuan terkait cakupan, tata cara, dan konsekuensi hasil akhir penilaian kembali, sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021. Poin-Poin Utama 1. Definisi Pihak Utama: Penjelasan lebih lanjut mengenai pihak utama pengurus dan pejabat eksekutif di bank. 2. Prinsip Kehati-hatian: Penekanan pada prinsip kehati-hatian dalam operasional bank, termasuk manajemen risiko dan penyediaan modal minimum. 3. Larangan Tindakan: Penjelasan mengenai tindakan yang melanggar prinsip kehati-hatian, termasuk pemberian kredit yang tidak sesuai prosedur dan restrukturisasi yang tidak tepat. 4. Penyampaian Tanggapan: Ketentuan mengenai jangka waktu penyampaian tanggapan dari pihak utama yang dapat ditetapkan kurang dari 10 hari kerja dalam kondisi tertentu. 5. Predikat “Tidak Lulus”: Pihak utama yang tidak lulus penilaian akan diperlakukan sebagai pihak terkait bank dengan batasan tertentu. 6. Penerapan Ketentuan: Ketentuan baru berlaku untuk semua proses penilaian kembali yang sedang berlangsung. Larangan 1. Melanggar prinsip kehati-hatian dan asas-asas perbankan yang sehat. 2. Pemberian kredit atau pembiayaan tanpa mengikuti prosedur operasional yang ditetapkan. 3. Restrukturisasi kredit yang tidak sesuai ketentuan. 4. Penyediaan dana yang melanggar batas maksimum yang ditetapkan. 5. Menerbitkan produk tanpa persetujuan OJK. 6. Melakukan penyetoran modal dengan sumber dana yang tidak sesuai ketentuan. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Memastikan semua kebijakan dan prosedur operasional bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama secara berkala. 3. Menyediakan pelatihan dan sosialisasi mengenai ketentuan baru kepada seluruh pihak terkait di bank. 4. Menyusun laporan berkala mengenai kepatuhan terhadap ketentuan OJK. Laporan-Laporan Terkait 1. Laporan Penilaian Kembali: Laporan mengenai hasil penilaian kembali pihak utama. 2. Laporan Kepatuhan: Laporan berkala mengenai kepatuhan terhadap ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya. 3. Laporan Tindakan Perbaikan: Laporan mengenai tindakan perbaikan yang diambil jika ditemukan pelanggaran. Regulasi Acuan yang Berlaku 1. POJK Nomor 14/POJK.03/2021: Perubahan atas POJK Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. 2. SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2019: Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Bank. 3. Peraturan Bank Indonesia terkait Uji Kemampuan dan Kepatutan: Berbagai peraturan mengenai fit and proper test untuk bank umum, bank syariah, dan bank perkreditan rakyat. Dengan mengikuti ketentuan ini, bank diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan risiko serta menjaga stabilitas sistem keuangan.