Tata Cara Penyusunan Serta Pengajuan Rencana Anggaran dan Penggunaan Laba Lembaga Kliring dan Penjaminan

Short Review Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/POJK.04/2020 mengatur tata cara penyusunan dan pengajuan rencana anggaran serta penggunaan laba oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian dalam pengelolaan anggaran dan laba lembaga tersebut, sejalan dengan perubahan fungsi pengawasan yang sebelumnya dipegang oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Poin-Poin Utama 1. Definisi dan Ruang Lingkup: - Menjelaskan istilah penting seperti "Efek", "Lembaga Kliring dan Penjaminan", dan "Transaksi Bursa". 2. Rencana Anggaran: - Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dana dan kepentingan pemakai jasa. - Rencana anggaran harus disampaikan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan. 3. Laporan Realisasi: - Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menyampaikan laporan realisasi anggaran secara kumulatif triwulanan kepada OJK. 4. Ketentuan Lain: - Ketentuan dalam peraturan ini harus dimasukkan ke dalam anggaran dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan. 5. Sanksi Administratif: - Pelanggaran terhadap ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk peringatan, denda, pembatasan, atau pencabutan izin. Larangan - Melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 akan dikenakan sanksi administratif. - Mengabaikan penyampaian laporan realisasi anggaran yang tepat waktu. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Penyusunan Rencana Anggaran: - Lembaga Kliring dan Penjaminan harus menyusun rencana anggaran tahunan secara sistematis dan akurat. 2. Pengajuan Rencana: - Mengajukan rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba kepada OJK dalam bentuk dokumen cetak atau elektronik. 3. Penyampaian Laporan: - Menyampaikan laporan realisasi anggaran secara kumulatif triwulanan kepada OJK. 4. Penerapan Ketentuan: - Memasukkan ketentuan dari peraturan ini ke dalam anggaran dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan. Laporan-Laporan Terkait - Laporan Realisasi Anggaran: Disampaikan triwulanan kepada OJK. - Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan: Harus mencakup tujuan, gambaran realisasi anggaran tahun berjalan, kendala, dan asumsi yang mendasari anggaran. Regulasi Acuan yang Berlaku 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-10/PM/1996 yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 April 2020.