Perubahan Peraturan Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Short Review Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 36/POJK.05/2016 mengatur perubahan atas Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2016 mengenai investasi Surat Berharga Negara (SBN) bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Perubahan ini bertujuan untuk memperluas pilihan instrumen investasi sambil tetap memperhatikan aspek keamanan dan kesesuaian dengan karakteristik liabilitas lembaga tersebut. Poin-Poin Utama 1. Tujuan Perubahan: - Memperluas pilihan instrumen investasi bagi lembaga jasa keuangan non-bank. - Menjaga keamanan dan kesesuaian investasi dengan karakteristik liabilitas lembaga. - Meningkatkan peran investor domestik dalam pembiayaan pembangunan nasional. 2. Ketentuan Baru: - Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dapat memenuhi batas minimum penempatan investasi SBN dengan melakukan investasi pada obligasi dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh: - Badan usaha milik negara (BUMN). - Badan usaha milik daerah (BUMD). - Anak perusahaan BUMN. - Penempatan investasi ini harus digunakan untuk pembiayaan infrastruktur. 3. Batasan Investasi: - Hingga 31 Desember 2016: Maksimal 40% dari batas minimum penempatan investasi SBN. - Setelah 31 Desember 2016: Maksimal 50% dari batas minimum penempatan investasi SBN. 4. Kriteria Investasi: - Investasi harus dilakukan pada obligasi dan/atau sukuk yang tercatat di bursa efek Indonesia atau dalam sistem electronic trading platform (ETP) di Indonesia. - Harus memiliki peringkat minimal investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK. Larangan - Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank tidak diperbolehkan melakukan penempatan investasi pada instrumen yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan, seperti: - Obligasi dan sukuk yang tidak tercatat di bursa efek atau ETP di Indonesia. - Instrumen yang tidak memiliki peringkat minimal investment grade. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Kepatuhan: - Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank harus memastikan bahwa semua investasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK ini. 2. Monitoring: - Melakukan pemantauan secara berkala terhadap portofolio investasi untuk memastikan kepatuhan terhadap batasan dan kriteria yang ditetapkan. 3. Pelaporan: - Menyusun laporan berkala mengenai penempatan investasi yang dilakukan, termasuk jenis instrumen, nilai investasi, dan kriteria pemeringkatan. Laporan Terkait Regulasi - Laporan kepatuhan terhadap ketentuan investasi SBN harus disampaikan kepada OJK sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. - Laporan mengenai penggunaan dana dari investasi pada obligasi dan sukuk untuk pembiayaan infrastruktur juga perlu disiapkan dan dilaporkan kepada OJK. Dengan mengikuti ketentuan ini, lembaga jasa keuangan non-bank dapat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional secara aman dan terukur.