Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Short Review of POJK No. 34 Tahun 2025 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 34 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan teknologi informasi oleh Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah). Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam operasional perbankan, serta mengurangi risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi melalui penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan keamanan siber. Poin-Poin Utama 1. Tata Kelola TI: BPR dan BPR Syariah wajib menerapkan tata kelola TI yang baik, mempertimbangkan strategi bisnis, risiko, dan standar yang berlaku. 2. Wewenang dan Tanggung Jawab: Direksi dan Dewan Komisaris harus menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas terkait penyelenggaraan TI. 3. Pengamanan Informasi: BPR dan BPR Syariah wajib melaksanakan pengamanan informasi yang efektif, termasuk kerahasiaan dan integritas data. 4. Rencana Pemulihan Bencana: Setiap BPR dan BPR Syariah harus memiliki rencana pemulihan bencana untuk memastikan kelangsungan operasional. 5. Audit Intern: Wajib melaksanakan audit intern secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. 6. Pelaporan: BPR dan BPR Syariah harus menyampaikan laporan berkala dan insidental kepada OJK terkait penyelenggaraan TI. Larangan 1. Penyediaan Jasa TI kepada Pihak Lain: BPR dan BPR Syariah dilarang melakukan penyediaan jasa TI kepada pihak lain, kecuali untuk produk dan layanan yang mereka sediakan. 2. Penggunaan Pihak Penyedia Jasa TI: Harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Penerapan Tata Kelola TI: Menerapkan tata kelola TI yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Pengembangan Kebijakan dan Prosedur: Menetapkan kebijakan dan prosedur terkait penyelenggaraan TI. 3. Audit dan Evaluasi: Melaksanakan audit intern dan evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan TI. 4. Pelaporan Insiden: Melaporkan insiden TI yang signifikan kepada OJK dalam waktu yang ditentukan. Laporan-Laporan Terkait 1. Laporan Berkala: Menyampaikan laporan audit intern dan kondisi penyelenggaraan TI secara berkala. 2. Laporan Insidental: Melaporkan setiap perubahan mendasar dalam penyelenggaraan TI dan insiden yang berpotensi mengganggu operasional. Regulasi Acuan yang Berlaku - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 yang dicabut dan diganti oleh POJK No. 34 Tahun 2025. Dengan adanya POJK ini, diharapkan BPR dan BPR Syariah dapat meningkatkan kualitas layanan perbankan melalui teknologi informasi yang lebih aman dan efisien.