POJK tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Short Review Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 75/POJK.03/2016 mengatur tentang standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penggunaan teknologi informasi yang efektif dan efisien. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tanggung jawab manajemen dalam penyelenggaraan teknologi informasi, termasuk pengamanan data dan pemulihan bencana. Poin-Poin Utama 1. Definisi dan Ruang Lingkup: - Menjelaskan definisi BPR, BPRS, teknologi informasi, dan sistem elektronik. - Mengatur ruang lingkup penyelenggaraan teknologi informasi yang harus dilakukan oleh BPR dan BPRS. 2. Kewajiban Penyelenggaraan: - BPR dan BPRS wajib memiliki aplikasi inti perbankan dan pusat data, serta pusat pemulihan bencana tergantung pada modal inti. - Penyelenggaraan dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi. 3. Pengamanan dan Pemulihan Bencana: - Wajib memiliki rencana pemulihan bencana yang teruji dan memadai. - Melakukan pengendalian otorisasi untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data. 4. Audit Intern: - BPR dan BPRS wajib melaksanakan fungsi audit intern terhadap penyelenggaraan teknologi informasi secara berkala. 5. Laporan dan Sanksi: - Kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan teknologi informasi. - Sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan dalam peraturan ini. Larangan - BPR dan BPRS dilarang melakukan kegiatan penyediaan jasa teknologi informasi kepada pihak lain, kecuali terkait dengan produk dan layanan yang disediakan oleh BPR dan BPRS. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Penyelenggaraan Teknologi Informasi: - Menyusun kebijakan dan prosedur terkait penyelenggaraan teknologi informasi. - Melakukan rekam cadang data secara berkala. 2. Pengembangan dan Pengadaan: - Mengembangkan atau mengadakan aplikasi inti perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Audit dan Pelaporan: - Melaksanakan audit intern dan menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan. 4. Pengamanan Data: - Menerapkan langkah-langkah pengamanan untuk melindungi data pribadi nasabah dan informasi penting lainnya. Laporan-Laporan Terkait 1. Laporan Rutin: - Laporan pelaksanaan fungsi audit intern. - Laporan kondisi terkini penyelenggaraan teknologi informasi. 2. Laporan Insidentil: - Laporan mengenai kejadian kritis, penyalahgunaan, dan/atau kejahatan dalam penyelenggaraan teknologi informasi. Regulasi Acuan yang Berlaku - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan terkait penyelenggaraan teknologi informasi. Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman di seluruh jenjang organisasi BPR dan BPRS mengenai pentingnya teknologi informasi dalam mendukung operasional dan pelayanan kepada nasabah.