Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK SLIK)

Short Review of POJK No. 64/POJK.03/2020 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 64/POJK.03/2020 mengatur perubahan atas POJK No. 18/POJK.03/2017 mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Perubahan ini bertujuan untuk memperluas cakupan pelapor yang memberikan fasilitas penyediaan dana kepada debitur dan meningkatkan pengawasan di sektor jasa keuangan. Poin-Poin Utama 1. Cakupan Pelapor: Penambahan jenis lembaga yang wajib melapor, termasuk Perusahaan Efek dan Lembaga Pendanaan Efek. 2. Kewajiban Pelapor: Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur secara bulanan, lengkap, akurat, dan tepat waktu. 3. Penggunaan Informasi Debitur: Pelapor dilarang menggunakan informasi debitur untuk keperluan di luar yang diizinkan. 4. Sanksi Administratif: Penetapan sanksi bagi pelapor yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan, termasuk denda dan penundaan pemberian informasi debitur. 5. Audit Intern: Pelapor wajib melakukan audit intern terhadap pelaksanaan SLIK setidaknya sekali setahun. Larangan 1. Penggunaan Informasi Debitur: Pelapor dilarang menggunakan informasi debitur untuk keperluan lain selain yang diatur dalam peraturan. 2. Penyampaian Laporan: Pelapor yang tidak menyampaikan laporan tepat waktu akan dikenakan sanksi administratif. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Pendaftaran sebagai Pelapor: Lembaga yang memenuhi syarat harus mendaftar sebagai pelapor kepada OJK. 2. Penyampaian Laporan: Pelapor harus menyampaikan laporan debitur secara bulanan paling lambat tanggal 12 bulan berikutnya. 3. Audit Intern: Melakukan audit intern terhadap pelaksanaan SLIK minimal sekali dalam setahun. 4. Pengelolaan Data: Menjaga keamanan dan kerahasiaan data debitur yang dikelola. Laporan-Laporan Terkait 1. Laporan Debitur: Informasi mengenai debitur, fasilitas penyediaan dana, agunan, dan informasi keuangan debitur. 2. Koreksi Laporan: Pelapor wajib menyampaikan koreksi atas laporan yang tidak akurat dalam waktu yang ditentukan. 3. Permintaan Informasi Debitur: Pelapor dapat meminta informasi debitur melalui SLIK dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan. Regulasi Acuan yang Berlaku 1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 4. POJK No. 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui SLIK. Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor jasa keuangan di Indonesia.