Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Covid-19

Short Review Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 20/SEOJK.04/2022 merupakan perubahan kedua atas kebijakan stimulus dan relaksasi yang ditujukan kepada emiten atau perusahaan publik untuk menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal di Indonesia akibat dampak penyebaran COVID-19. Surat edaran ini mengatur tentang perpanjangan jangka waktu untuk laporan penilai dan kewajiban pengalihan kembali saham hasil pelaksanaan penawaran tender wajib. Poin-Poin Utama 1. Perpanjangan Jangka Waktu Laporan Penilai: - Laporan penilai yang digunakan sebagai persyaratan untuk berbagai dokumen pendukung diperpanjang dari 6 bulan menjadi 7 bulan. 2. Perpanjangan Kewajiban Pengalihan Saham: - Pengendali perusahaan terbuka yang diwajibkan untuk mengalihkan kembali saham akibat penawaran tender wajib dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu hingga 2 tahun setelah penawaran tender wajib selesai dilaksanakan. - Permohonan harus disertai bukti bahwa pengalihan kembali saham tidak dapat dilaksanakan akibat dampak pandemi. 3. Batasan Permohonan: - Permohonan perpanjangan hanya dapat diajukan satu kali dan hanya untuk pengalihan yang tidak terlaksana akibat dampak pandemi. Larangan - Pengendali perusahaan terbuka tidak diperbolehkan mengajukan lebih dari satu permohonan perpanjangan waktu untuk pengalihan kembali saham. - Tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam POJK terkait pengambilalihan perusahaan terbuka dapat berakibat pada sanksi. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Pengendali Perusahaan Terbuka: - Mengajukan permohonan perpanjangan waktu pengalihan kembali saham jika memenuhi syarat yang ditentukan. - Menyediakan bukti pendukung yang diperlukan untuk permohonan. 2. Emiten atau Perusahaan Publik: - Memastikan bahwa laporan penilai yang digunakan dalam dokumen pendukung telah diperpanjang sesuai ketentuan terbaru. 3. Pemantauan: - Melakukan pemantauan terhadap dampak COVID-19 pada kinerja perusahaan dan melaporkan kepada OJK jika ada kendala dalam pemenuhan kewajiban. Laporan Terkait Regulasi Acuan yang Berlaku - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021: Kebijakan dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat COVID-19. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018: Ketentuan mengenai pengambilalihan perusahaan terbuka. Kesimpulan Surat Edaran OJK ini memberikan kelonggaran bagi emiten dan perusahaan publik dalam memenuhi kewajiban mereka di tengah tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Dengan adanya perpanjangan waktu ini, diharapkan stabilitas pasar modal dapat terjaga.