Penawaran yang Bukan Merupakan Penawaran Umum

Short Review Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 26/POJK.04/2020 mengatur tentang penawaran yang bukan merupakan penawaran umum di sektor pasar modal. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait penawaran efek yang tidak memenuhi kriteria penawaran umum, serta untuk menyelaraskan regulasi setelah beralihnya pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Poin-Poin Utama 1. Definisi Penawaran: Penawaran mencakup ajakan untuk melakukan transaksi tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Kriteria Penawaran Umum: Penawaran umum adalah penawaran efek yang dilakukan oleh emiten kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 3. Nilai Penawaran: Penawaran yang tidak dianggap sebagai penawaran umum jika nilai totalnya kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 4. Media Massa: Penawaran yang menggunakan media massa dianggap sebagai penawaran kepada lebih dari 100 pihak. 5. Pencabutan Regulasi Lama: Peraturan ini mencabut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-46/PM/1996 dan peraturan terkait lainnya. Larangan - Melakukan penawaran efek yang menggunakan media massa tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. - Melakukan penawaran efek dengan nilai total di bawah Rp1.000.000.000,00 jika tidak terdaftar sebagai penawaran umum. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Kepatuhan: Emiten dan pihak terkait harus memastikan bahwa penawaran efek yang dilakukan mematuhi ketentuan dalam POJK ini. 2. Pencatatan: Melakukan pencatatan dan pelaporan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Konsultasi Hukum: Mengkonsultasikan dengan penasihat hukum untuk memastikan bahwa semua aspek regulasi telah dipatuhi. Laporan-Laporan Terkait - Laporan Penawaran: Laporan yang menjelaskan detail penawaran efek yang dilakukan, termasuk nilai penawaran dan pihak yang terlibat. - Laporan Kepatuhan: Laporan yang menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan POJK ini dan peraturan terkait lainnya. Regulasi Acuan yang Berlaku 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-46/PM/1996 (dicabut). Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 April 2020.