Perubahan atas POJK Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan

Short Review Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.04/2017 merupakan perubahan terhadap POJK Nomor 23/POJK.04/2014 yang mengatur tentang pedoman penerbitan dan pelaporan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) dalam rangka pembiayaan sekunder perumahan. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas pasar EBA-SP dan mengoptimalkan peran Penerbit sebagai penggerak pasar di Indonesia. Poin-Poin Utama 1. Tujuan Perubahan: - Meningkatkan likuiditas pasar EBA-SP. - Mengoptimalkan peran Penerbit dalam pasar EBA-SP. 2. Ketentuan Utama: - Aset keuangan yang membentuk Kumpulan Piutang EBA-SP harus diperoleh dari Kreditur Asal melalui jual beli putus/lepas. - Jual beli putus/lepas harus didukung oleh pendapat Konsultan Hukum dan Akuntan. - Kreditur Asal dapat membeli EBA-SP maksimal 10% dari total nilai Kumpulan Piutang. - Penerbit dapat membeli EBA-SP pada penawaran perdana maksimal 10% dari total nilai Kumpulan Piutang, dengan ketentuan tertentu jika penawaran tidak terserap. 3. Dokumentasi: - Hak pemegang EBA-SP harus dinyatakan dalam Prospektus atau Dokumen Keterbukaan EBA-SP, didukung oleh pendapat hukum. Larangan 1. Pembelian EBA-SP: - Kreditur Asal tidak boleh membeli lebih dari 10% dari total nilai Kumpulan Piutang, kecuali dalam kondisi tertentu. - Penerbit tidak boleh melakukan pembelian EBA-SP di luar ketentuan yang telah ditetapkan. 2. Jual Beli Tanpa Dukungan Hukum: - Jual beli putus/lepas tidak boleh dilakukan tanpa dukungan pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Konsultasi Hukum: - Penerbit harus mendapatkan pendapat hukum dari Konsultan Hukum untuk setiap transaksi jual beli putus/lepas. 2. Penyusunan Dokumen: - Menyusun Prospektus atau Dokumen Keterbukaan EBA-SP yang mencantumkan hak pemegang EBA-SP. 3. Pelaporan: - Melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam POJK terkait. Laporan Terkait Regulasi - Laporan Kinerja: - Penerbit harus menyusun laporan kinerja terkait penerbitan dan pelaporan EBA-SP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Audit: - Penerbit harus melakukan audit oleh Akuntan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kesimpulan Perubahan dalam POJK ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan likuiditas pasar EBA-SP dan mengoptimalkan peran Penerbit. Semua pihak yang terlibat dalam penerbitan dan pelaporan EBA-SP harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan untuk memastikan kepatuhan dan keberlangsungan pasar.