Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

Short Review POJK No. 66/POJK.04/2017 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 66/POJK.04/2017 mengatur tentang Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di pasar modal. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan independensi, objektivitas, dan profesionalisme konsultan hukum dalam menjalankan tugasnya, serta untuk memperkuat pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap profesi ini. Konsultan hukum berperan penting dalam memberikan pendapat hukum dan melakukan uji tuntas hukum dalam kegiatan di pasar modal. Poin-Poin Utama 1. Definisi dan Peran: - Konsultan hukum adalah ahli hukum yang terdaftar di OJK dan memberikan pendapat hukum di bidang pasar modal. - HKHPM (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal) adalah organisasi profesi yang menaungi konsultan hukum. 2. Persyaratan Pendaftaran: - Harus WNI, memiliki gelar hukum, dan memenuhi syarat moral serta tidak pernah dihukum di bidang jasa keuangan. - Harus terdaftar di OJK dan menjadi anggota HKHPM. 3. Kewajiban Konsultan Hukum: - Menaati kode etik, bersikap independen, dan profesional. - Mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (minimal 5 SKP per tahun). - Menyampaikan laporan berkala kegiatan setiap tahun. 4. Larangan: - Dilarang mengalihkan tanggung jawab kepada pihak yang tidak terdaftar di OJK. - Dilarang memiliki jabatan rangkap di KKH lain atau profesi penunjang pasar modal lainnya. 5. Sanksi: - OJK dapat memberikan sanksi administratif seperti denda, pembekuan, atau pencabutan izin bagi yang melanggar ketentuan. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Pendaftaran: - Konsultan hukum harus mendaftar di OJK dan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. 2. Pendidikan Profesional: - Mengikuti program Pendidikan Profesional Berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi. 3. Pelaporan: - Menyampaikan laporan berkala dan perubahan data kepada OJK tepat waktu. 4. Kepatuhan: - Mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan menjaga integritas serta profesionalisme dalam menjalankan tugas. Laporan Terkait Regulasi 1. Laporan Berkala Kegiatan: - Harus disampaikan paling lambat 15 Januari setiap tahun. 2. Perubahan Data: - Harus dilaporkan dalam waktu 10 hari kerja setelah terjadinya perubahan. 3. Pendidikan Profesional Berkelanjutan: - Harus dilaksanakan setiap tahun dan dilaporkan kepada OJK. Kesimpulan POJK No. 66/POJK.04/2017 memberikan kerangka kerja yang jelas bagi konsultan hukum di pasar modal, menekankan pentingnya profesionalisme dan kepatuhan terhadap regulasi. Konsultan hukum diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan independensi dan objektivitas, serta berkontribusi pada integritas pasar modal di Indonesia.