Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Short Review POJK No. 37/POJK.04/2020 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.04/2020 mengatur tata cara pengecualian pemenuhan prinsip keterbukaan bagi emiten atau perusahaan publik yang merupakan lembaga jasa keuangan. Peraturan ini dikeluarkan dalam konteks pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, terutama terkait dengan dampak pandemi COVID-19. Poin-Poin Utama 1. Definisi: - Lembaga Jasa Keuangan: Termasuk perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lembaga pembiayaan. - Emiten: Pihak yang melakukan penawaran umum. - Perusahaan Publik: Perseroan dengan minimal 300 pemegang saham dan modal disetor minimal Rp3 miliar. 2. Prinsip Keterbukaan: - Emiten dan perusahaan publik diwajibkan untuk menginformasikan informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal. 3. Pengecualian Keterbukaan: - OJK dapat memberikan pengecualian pemenuhan prinsip keterbukaan untuk emiten/perusahaan publik yang mengalami masalah yang membahayakan stabilitas sistem keuangan. 4. Prosedur Permohonan: - Pengecualian dapat diajukan melalui permohonan yang harus memenuhi syarat tertentu, termasuk alasan dan dokumen pendukung. 5. Keputusan OJK: - OJK dapat mengabulkan, menolak, atau memberikan keputusan sebagian dari permohonan yang diajukan. Larangan - Emiten atau perusahaan publik tidak boleh mengabaikan kewajiban untuk mengajukan permohonan pengecualian jika mengalami masalah yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan. - Tidak boleh melakukan tindakan yang dapat merugikan konsumen atau masyarakat tanpa persetujuan OJK. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Pengajuan Permohonan: - Emiten/perusahaan publik yang mengalami masalah harus segera mengajukan permohonan pengecualian kepada OJK. 2. Penyampaian Laporan: - Jika permohonan disetujui, pemohon harus menyampaikan laporan berkala kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 3. Dokumentasi Pendukung: - Menyertakan dokumen yang mendukung alasan permohonan, seperti analisis kesehatan lembaga keuangan. Laporan-Laporan Terkait - Laporan Berkala: Pemohon yang mendapatkan pengecualian diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala kepada OJK. - Dokumen Pendukung: Harus disertakan dalam permohonan, menunjukkan kondisi keuangan dan permasalahan yang dihadapi. Regulasi Acuan - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan informasi di sektor jasa keuangan, terutama dalam situasi krisis, sambil tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan perlindungan terhadap pemodal.