SEOJK tentang Penawaran Tender Wajib sebagai Akibat Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dalam Rangka Mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak

Short Review Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 35/SEOJK.04/2016 mengatur mengenai penawaran tender wajib yang berkaitan dengan pengambilalihan perusahaan terbuka, khususnya dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Surat edaran ini memberikan pengecualian bagi wajib pajak yang mengungkapkan harta dalam program pengampunan pajak dari kewajiban melakukan keterbukaan informasi dan penawaran tender wajib. Poin-Poin Utama 1. Definisi: - Pengambilalihan: Tindakan yang mengakibatkan perubahan pengendali perusahaan terbuka. - Perusahaan Terbuka: Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas. - Pengendali: Pihak yang memiliki lebih dari 50% saham atau memiliki kemampuan untuk menentukan pengelolaan perusahaan. 2. Pengampunan Pajak: - Merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. 3. Kewajiban dan Pengecualian: - Wajib pajak yang mengungkapkan harta dalam rangka pengampunan pajak dikecualikan dari kewajiban keterbukaan informasi dan penawaran tender wajib. - Perusahaan terbuka yang mengetahui adanya pengendali baru akibat pengungkapan harta juga dikecualikan dari kewajiban keterbukaan informasi. 4. Pelaporan: - Wajib pajak harus menyampaikan fotokopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak dan informasi kepemilikan saham kepada OJK dalam waktu 10 hari kerja. - Harus menyatakan pemindahbukuan seluruh harta ke dalam rekening efek pada kustodian atas nama wajib pajak. Larangan - Wajib pajak yang tidak mengungkapkan harta sesuai ketentuan tidak akan mendapatkan pengecualian dari kewajiban keterbukaan informasi dan penawaran tender wajib. - Perusahaan terbuka tidak boleh mengabaikan kewajiban pelaporan jika tidak ada pengungkapan harta oleh wajib pajak. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Bagi Wajib Pajak: - Mengungkapkan harta sesuai dengan ketentuan dalam program pengampunan pajak. - Mengajukan laporan kepemilikan saham kepada OJK dalam waktu yang ditentukan. 2. Bagi Perusahaan Terbuka: - Memastikan bahwa informasi mengenai pengendali baru yang terungkap akibat pengampunan pajak dilaporkan sesuai ketentuan. Laporan-Laporan Terkait - Laporan Kepemilikan Saham: Wajib pajak harus mengisi dan menyerahkan laporan kepemilikan saham pada perusahaan terbuka yang mencakup informasi tentang jumlah saham yang dimiliki dan tidak atas nama wajib pajak. Regulasi Acuan yang Berlaku - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. - Peraturan Nomor IX.H.1 dan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-264/BL/2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Surat edaran ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pengampunan pajak dan memberikan kejelasan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dan perusahaan terbuka.