Perubahan atas POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk

Short Review Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.04/2018 merupakan perubahan atas POJK Nomor 18/POJK.04/2015 yang mengatur tentang penerbitan dan persyaratan sukuk di Indonesia. Revisi ini bertujuan untuk mendorong perkembangan industri pasar modal syariah dan menyesuaikan dengan standar internasional terkait keterbukaan informasi sukuk. Beberapa perubahan penting mencakup penambahan ketentuan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dan keterbukaan informasi terkait zakat. Poin-Poin Utama 1. Definisi dan Terminologi Baru: - Penambahan definisi seperti Tim Ahli Syariah, Prinsip Syariah di Pasar Modal, dan Efek Syariah. 2. Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Sukuk: - Ketentuan baru mengenai PUB Sukuk yang dapat dilakukan oleh Emiten yang telah beroperasi minimal satu tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama dua tahun terakhir. 3. Keterbukaan Informasi Terkait Zakat: - Emiten wajib mengungkapkan informasi mengenai pemotongan zakat dalam prospektus dan laporan tahunan, termasuk besaran potongan dan tata cara pemungutan zakat. 4. Perubahan Akad Syariah: - Emiten harus menyampaikan pernyataan kesesuaian syariah jika ada perubahan jenis akad atau aset yang menjadi dasar sukuk. Larangan - Emiten tidak boleh melakukan PUB Sukuk jika pernah mengalami gagal bayar dalam dua tahun terakhir. - Tidak mematuhi ketentuan keterbukaan informasi terkait zakat dapat mengakibatkan sanksi. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Pendaftaran dan Pengumuman: - Emiten yang melakukan PUB Sukuk harus mendaftar dan mengumumkan rencana penerbitan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 2. Kepatuhan Syariah: - Memastikan semua produk dan jasa yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah dan mendapatkan pernyataan kesesuaian dari Dewan Pengawas Syariah. 3. Transparansi Informasi: - Mengungkapkan informasi yang jelas dan transparan dalam prospektus mengenai pemotongan zakat dan penggunaan dana yang dihimpun. Laporan-Laporan Terkait - Laporan Tahunan: Emiten wajib memuat informasi tentang pemotongan zakat dalam laporan tahunan. - Pernyataan Kesesuaian Syariah: Harus disampaikan sebelum Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUP Sukuk) dilaksanakan. - Prospektus: Harus mencantumkan informasi mengenai total dana yang akan dihimpun dari sukuk dan efek bersifat utang. Regulasi Acuan - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. - POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 26 Maret 2018.