Tata Cara Pemberian Persetujuan Anggaran Dasar Bursa Efek

Short Review Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 2/POJK.04/2019 mengatur tata cara pemberian persetujuan anggaran dasar Bursa Efek. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam pengaturan anggaran dasar Bursa Efek setelah beralihnya fungsi pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal ke OJK. Poin-Poin Utama 1. Pengalihan Wewenang: Fungsi pengawasan Bursa Efek beralih ke OJK berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011. 2. Persetujuan Anggaran Dasar: Setiap anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar Bursa Efek harus mendapatkan persetujuan dari OJK sebelum diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM. 3. Isi Anggaran Dasar: Anggaran dasar harus mencakup tujuan, ketentuan Direksi dan Dewan Komisaris, serta ketentuan mengenai saham. 4. Proses Permohonan: Permohonan persetujuan harus diajukan dalam rangkap 4 dan melampirkan dokumen tertentu. 5. Sanksi Pelanggaran: Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif oleh OJK. Larangan - Tanpa Persetujuan: Tidak boleh mengajukan anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar Bursa Efek kepada Kementerian Hukum dan HAM tanpa persetujuan OJK. - Pelanggaran Ketentuan: Setiap pihak yang melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 akan dikenakan sanksi. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Pengajuan Permohonan: Pihak yang ingin mengubah anggaran dasar Bursa Efek harus mengajukan permohonan ke OJK dengan dokumen lengkap. 2. Menyediakan Dokumen: Melampirkan akta perubahan, berita acara rapat, surat panggilan, agenda rapat, dan daftar hadir. 3. Menunggu Tanggapan OJK: Menunggu tanggapan dari OJK dalam waktu 30 hari setelah permohonan diajukan. Laporan-Laporan Terkait - Surat Pemberitahuan: OJK akan memberikan surat pemberitahuan mengenai status permohonan (diterima, ditolak, atau tidak lengkap). - Laporan Sanksi: OJK akan melaporkan sanksi yang dikenakan kepada pihak yang melanggar ketentuan. Regulasi Acuan yang Berlaku 1. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 2. UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 3. Peraturan OJK terkait Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 11 Februari 2019, dan mencabut peraturan sebelumnya yang tidak lagi relevan.