Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank

Short Review Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 37/SEOJK.05/2017 memberikan pedoman penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di sektor industri keuangan non-bank. Surat edaran ini mengatur berbagai aspek penting yang harus diperhatikan oleh lembaga-lembaga keuangan non-bank, termasuk perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya, dalam rangka mencegah penyalahgunaan sistem keuangan untuk tujuan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Poin-Poin Utama 1. Definisi dan Ruang Lingkup: - Menjelaskan berbagai jenis lembaga keuangan non-bank dan definisi terkait. - Menyatakan bahwa PJK IKNB (Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non-Bank) rentan terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme. 2. Pendekatan Berbasis Risiko: - Mengharuskan lembaga keuangan untuk menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam penilaian dan pengelolaan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. - Penilaian risiko harus mencakup faktor nasabah, negara, produk, dan jaringan distribusi. 3. Kebijakan dan Prosedur: - PJK IKNB wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme. - Kebijakan harus mencakup identifikasi dan verifikasi nasabah, penutupan hubungan usaha, dan pengelolaan risiko yang berkelanjutan. 4. Pelatihan dan Kesadaran: - PJK IKNB harus menyelenggarakan pelatihan berkala untuk karyawan terkait APU dan PPT. - Pelatihan harus mencakup pemahaman tentang risiko dan tanggung jawab pegawai dalam pencegahan pencucian uang. 5. Laporan dan Pengawasan: - PJK IKNB diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala kepada OJK mengenai penerapan program APU dan PPT. - Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan dan kepatuhan terhadap kebijakan APU dan PPT. Larangan - Penggunaan Lembaga Keuangan untuk Kejahatan: PJK IKNB dilarang untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. - Tipping Off: Dilarang memberikan informasi kepada pihak ketiga yang dapat mengungkapkan bahwa suatu transaksi sedang diperiksa atau dicurigai. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Identifikasi dan Verifikasi: Melakukan identifikasi dan verifikasi nasabah serta pemilik manfaat. 2. Penerapan Kebijakan: Mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur APU dan PPT yang sesuai. 3. Pelatihan Karyawan: Menyelenggarakan pelatihan berkala untuk semua karyawan terkait APU dan PPT. 4. Pemantauan Transaksi: Melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap transaksi dan hubungan usaha. 5. Laporan Berkala: Menyampaikan laporan berkala kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Terkait Regulasi 1. Laporan Action Plan: Memuat langkah-langkah pelaksanaan program APU dan PPT. 2. Laporan Penyesuaian Kebijakan: Harus disampaikan jika ada perubahan kebijakan dan prosedur terkait APU dan PPT. 3. Laporan Rencana dan Realisasi Pengkinian Data: Harus disampaikan setiap tahun kepada OJK. Penutup Surat Edaran ini merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem keuangan Indonesia untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. PJK IKNB diharapkan untuk mematuhi pedoman ini dan berkontribusi dalam menjaga integritas sistem keuangan.