Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Short Review Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 56/POJK.05/2017 merupakan perubahan kedua atas Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara (SBN) bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Peraturan ini bertujuan untuk memperluas pilihan instrumen investasi bagi lembaga jasa keuangan non-bank, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan kesesuaian dengan karakteristik liabilitas lembaga tersebut. Poin-Poin Utama 1. Tujuan Perubahan: Memperluas pilihan instrumen investasi bagi lembaga jasa keuangan non-bank tanpa mengabaikan aspek keamanan dan imbal hasil. 2. Instrumen Investasi: Lembaga jasa keuangan non-bank dapat melakukan penempatan investasi pada: - Obligasi dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh BUMN, BUMD, dan anak perusahaan BUMN untuk pembiayaan infrastruktur. - Efek beragun aset untuk pembiayaan infrastruktur. - Reksa dana penyertaan terbatas untuk pembiayaan infrastruktur. - Instrumen investasi lain untuk pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah. 3. Batasan Investasi: Penempatan investasi pada instrumen tersebut tidak boleh melebihi 50% dari batas minimum yang dipersyaratkan. 4. Peringkat Investasi: Instrumen yang diinvestasikan harus memiliki peringkat minimal investment grade dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK. 5. Ketentuan Khusus: Ketentuan mengenai instrumen investasi lebih lanjut akan diatur dalam Surat Edaran OJK. Larangan 1. Pelanggaran Peringkat: Penempatan investasi pada instrumen yang tidak memenuhi peringkat investment grade tidak diperbolehkan. 2. Ketentuan untuk BPJS: Ketentuan mengenai investasi yang melampaui batasan tidak berlaku untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Kepatuhan: Lembaga jasa keuangan non-bank harus memastikan bahwa semua investasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini. 2. Monitoring: Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap instrumen investasi yang dipilih untuk memastikan kesesuaian dengan karakteristik liabilitas. 3. Pelaporan: Menyusun laporan terkait penempatan investasi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Laporan-Laporan Terkait 1. Laporan Investasi: Lembaga jasa keuangan non-bank harus menyusun laporan berkala mengenai penempatan investasi yang dilakukan, termasuk peringkat instrumen dan kepatuhan terhadap batasan yang ditetapkan. 2. Laporan Kepatuhan: Laporan mengenai kepatuhan terhadap ketentuan OJK harus disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Regulasi Acuan - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. - Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2016 dan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.05/2016.