Perubahan atas POJK tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah

Short Review Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 28/POJK.05/2018 merupakan perubahan atas Peraturan OJK Nomor 72/POJK.05/2016 yang mengatur tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan alternatif instrumen investasi yang lebih luas bagi perusahaan asuransi dan reasuransi, serta meningkatkan peran investor domestik dalam pembangunan infrastruktur. Poin-Poin Utama 1. Prinsip Kehati-Hatian: Perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi. 2. Jenis Investasi Diperkenankan: - Deposito berjangka, sertifikat deposito, saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, dan lainnya. - Penempatan di luar negeri juga diperbolehkan dengan ketentuan tertentu. 3. Sukuk Daerah dan Dana Investasi Infrastruktur: - Diperkenalkan sebagai instrumen investasi baru dengan syarat tertentu. 4. Pembatasan Investasi: - Ada batasan persentase untuk masing-masing jenis investasi untuk menjaga diversifikasi dan risiko. 5. Perhitungan DTMBR dan MMBR: - Ketentuan baru mengenai perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR untuk investasi tertentu. Larangan 1. Investasi yang Tidak Sesuai: Perusahaan tidak boleh melakukan investasi di instrumen yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. 2. Pelanggaran Batasan Investasi: Melanggar batasan persentase untuk masing-masing jenis investasi yang telah ditetapkan. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian: Perusahaan asuransi dan reasuransi harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam semua keputusan investasi. 2. Penyusunan Kebijakan Investasi: Perusahaan perlu menyusun kebijakan investasi yang sesuai dengan ketentuan OJK. 3. Pelaporan dan Penilaian: Perusahaan wajib melakukan pelaporan dan penilaian kesehatan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan-Laporan Terkait 1. Laporan Kesehatan Keuangan: Perusahaan harus menyusun laporan kesehatan keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan OJK. 2. Laporan Investasi: Laporan mengenai jenis dan jumlah investasi yang dilakukan harus disampaikan kepada OJK. 3. Audit Internal: Melakukan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Regulasi Acuan yang Berlaku 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. 3. Peraturan OJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi serta memperkuat peran mereka dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.