Pembentukan, Susunan Keanggotaan, dan Masa Kerja Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Short Review Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14/SEOJK.05/2019 mengatur pembentukan, susunan keanggotaan, dan masa kerja komite pada Dewan Komisaris perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Surat edaran ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan memastikan efektivitas pengawasan serta pengendalian internal di sektor perasuransian. Poin-Poin Utama 1. Pembentukan Komite: - Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. - Komite lain dapat dibentuk sesuai kebutuhan, seperti Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan. 2. Susunan dan Keanggotaan: - Komite harus terdiri dari anggota yang independen dan memiliki keahlian yang relevan. - Direksi tidak dapat menjadi anggota komite. 3. Masa Kerja: - Masa kerja anggota komite mengikuti masa kerja Dewan Komisaris. - Penggantian anggota komite yang berhenti harus dilakukan dalam waktu tertentu. 4. Tugas dan Tanggung Jawab: - Komite Audit bertugas memantau efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan audit. - Komite Pemantau Risiko bertugas menilai manajemen risiko dan toleransi risiko perusahaan. - Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas terkait remunerasi dan nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. 5. Laporan Komite: - Komite wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris. - Laporan harus mencakup struktur, keanggotaan, dan hasil kerja komite. Larangan - Anggota komite tidak boleh memiliki benturan kepentingan atau pengaruh dari pihak manapun dalam melaksanakan tugasnya. - Direksi tidak diperbolehkan menjabat sebagai anggota komite. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Pembentukan Komite: - Dewan Komisaris harus segera membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. - Menyusun piagam komite yang jelas dan disetujui oleh Dewan Komisaris. 2. Pengangkatan Anggota: - Mengangkat anggota komite sesuai dengan kriteria keahlian dan independensi yang ditetapkan. 3. Pelaksanaan Rapat: - Melakukan rapat secara berkala dan mencatat risalah rapat yang harus ditandatangani oleh anggota yang hadir. 4. Penyampaian Laporan: - Menyusun dan menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris. Laporan-Laporan Terkait - Laporan pelaksanaan tugas komite yang mencakup: - Struktur dan keanggotaan komite. - Tugas dan tanggung jawab komite. - Frekuensi rapat dan hasil program kerja. - Laporan hasil penilaian diri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Regulasi Acuan - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran ini, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja dalam pengelolaan risiko serta tata kelola perusahaan.