Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri Dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri

Short Review Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 19/POJK.05/2019 merupakan perubahan atas Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2015 yang mengatur tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri asuransi dalam memperoleh dukungan reasuransi domestik dengan mempertegas batasan lini usaha untuk risiko sederhana. Poin-Poin Utama 1. Tujuan Peraturan: Memperkuat kepastian hukum bagi industri asuransi dalam dukungan reasuransi domestik. 2. Batasan Lini Usaha: Penegasan mengenai risiko sederhana yang mencakup: - Asuransi kendaraan bermotor - Asuransi kesehatan - Asuransi kecelakaan diri - Asuransi kredit - Asuransi kematian - Suretyship - Asuransi tanggung gugat (berdasarkan UU No. 34 Tahun 1964) 3. Risiko Tidak Sederhana: Lini usaha yang tidak termasuk risiko sederhana seperti asuransi harta benda, pengangkutan, dan lainnya yang nilai pertanggungannya melebihi ketentuan. 4. Dukungan Reasuransi: Penempatan dukungan reasuransi 100% dari reasuradur dalam negeri untuk risiko sederhana. Larangan 1. Penempatan Reasuransi di Luar Negeri: Dilarang untuk risiko sederhana, yang harus sepenuhnya dikelola oleh reasuradur dalam negeri. 2. Mengabaikan Ketentuan: Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan ini dapat berakibat sanksi administratif. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Penyesuaian Kebijakan: Perusahaan asuransi harus menyesuaikan kebijakan internal terkait dukungan reasuransi sesuai dengan ketentuan baru. 2. Pendidikan dan Sosialisasi: Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan di industri asuransi mengenai perubahan ini. 3. Pengawasan dan Kepatuhan: Meningkatkan pengawasan internal untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang baru. Laporan-Laporan Terkait 1. Laporan Kepatuhan: Perusahaan asuransi wajib menyusun laporan kepatuhan terhadap ketentuan dukungan reasuransi dalam negeri. 2. Laporan Risiko: Penyusunan laporan mengenai manajemen risiko yang mencakup analisis terhadap lini usaha yang dianggap risiko sederhana. 3. Laporan Penggunaan Reasuransi: Melaporkan penggunaan dukungan reasuransi dalam negeri secara berkala kepada OJK. Regulasi Acuan yang Berlaku 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. 3. Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri. Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam industri asuransi serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di sektor jasa keuangan Indonesia.