Sertifikasi Keahlian di Bidang Manajemen Risiko dan Sertifikasi Kualifikasi Ahli di Bidang Penjaminan atau Penjaminan Syariah pada Lembaga Penjamin

Short Review Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 17/SEOJK.05/2019 mengatur tentang sertifikasi keahlian di bidang manajemen risiko dan kualifikasi ahli di bidang penjaminan atau penjaminan syariah pada lembaga penjamin. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris lembaga penjamin memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola risiko dan menjalankan fungsi penjaminan. Poin-Poin Utama 1. Definisi Lembaga Penjamin: Termasuk perusahaan penjaminan, penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan penjaminan ulang syariah. 2. Sertifikasi Keahlian: - Terdapat sertifikasi di bidang manajemen risiko dan penjaminan. - Sertifikasi dibagi dalam beberapa modul yang mencakup berbagai risiko (operasional, penjaminan, kepatuhan, likuiditas, hukum, pasar, strategis, dan reputasi). 3. Kewajiban Anggota Direksi dan Dewan Komisaris: - Harus memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Lembaga Penjamin. - Jenis sertifikat disesuaikan dengan jabatan dan fungsi. 4. Pengakuan Sertifikat Internasional: Sertifikat dari lembaga internasional dapat diakui setara jika memenuhi kriteria tertentu. 5. Program Pemeliharaan: Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib mengikuti program pemeliharaan sertifikasi secara berkala. 6. Pelaporan: Lembaga penjamin wajib melaporkan sertifikasi keahlian kepada OJK setiap tahun. Larangan - Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak boleh menjalankan tugas tanpa memiliki sertifikat keahlian yang sesuai. - Tidak memenuhi kewajiban pelaporan kepada OJK dapat mengakibatkan sanksi. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Pendaftaran dan Sertifikasi: - Lembaga penjamin harus mendaftarkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengikuti sertifikasi sesuai dengan modul yang relevan. 2. Pelaksanaan Program Pemeliharaan: - Mengikuti seminar, workshop, atau pelatihan yang relevan untuk menjaga keahlian. 3. Penyampaian Laporan: - Menyusun dan mengirimkan laporan sertifikasi keahlian kepada OJK setiap tahun. Laporan-Laporan Terkait 1. Laporan Sertifikasi Keahlian: - Harus mencakup informasi tentang nama, jabatan, sertifikasi yang diikuti, level sertifikasi, tanggal penerbitan, dan masa berakhir sertifikat. 2. Format dan Pengiriman: - Laporan disampaikan dalam bentuk dokumen tercetak (hard copy) dan dapat diserahkan langsung atau melalui jasa pengiriman. Regulasi Acuan - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan. - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penutup Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko dan penjaminan di lembaga penjamin, serta melindungi kepentingan pemangku kepentingan melalui penguatan kompetensi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.