Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian

Short Review Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 43/POJK.05/2019 mengubah Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat fungsi kepatuhan dalam perusahaan asuransi, memastikan bahwa kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin-Poin Utama 1. Tujuan Perubahan: - Memastikan penerapan tata kelola yang baik di perusahaan perasuransian. - Menyelaraskan pengaturan fungsi kepatuhan dengan lembaga jasa keuangan lainnya. 2. Fungsi Kepatuhan: - Perusahaan wajib menunjuk satu anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. - Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat merangkap fungsi teknik asuransi, keuangan, atau pemasaran. 3. Pengawasan OJK: - OJK berhak meminta perusahaan untuk menunjuk anggota Direksi khusus untuk fungsi kepatuhan berdasarkan hasil pengawasan. 4. Perubahan Ketentuan: - Pasal 7 diubah untuk menekankan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. - Pasal 8 diubah untuk memperjelas struktur dan tanggung jawab fungsi kepatuhan. Larangan - Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak boleh merangkap fungsi lain seperti teknik asuransi, keuangan, atau pemasaran. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Penunjukan Anggota Direksi: - Perusahaan harus segera menunjuk satu anggota Direksi yang khusus membawahkan fungsi kepatuhan. 2. Penerapan Tata Kelola: - Perusahaan perlu memastikan bahwa semua kegiatan usaha mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pengawasan Internal: - Melakukan pengawasan internal untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Laporan-Laporan Terkait - Perusahaan diwajibkan untuk menyusun laporan berkala mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. - Laporan hasil pengawasan internal harus disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Regulasi Acuan yang Berlaku 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian. Dengan demikian, perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola perusahaan perasuransian di Indonesia dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.