Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Short Review Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 20/SEOJK.04/2021 memberikan kebijakan stimulus dan relaksasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik untuk menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Kebijakan ini mencakup perpanjangan jangka waktu laporan keuangan, laporan penilai, masa penawaran awal, serta penyampaian laporan berkala dan keterbukaan informasi. OJK juga memberikan fleksibilitas dalam penundaan atau pembatalan penawaran umum serta penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam kondisi tertentu. Poin-Poin Utama 1. Definisi: - Emiten, Perusahaan Publik, dan Perusahaan Terbuka didefinisikan dengan jelas. - Penawaran Umum dan dokumen terkait diatur. 2. Stimulus dan Relaksasi: - Perpanjangan Jangka Waktu Laporan Keuangan: Dari 6 bulan menjadi 8 bulan. - Perpanjangan Jangka Waktu Laporan Penilai: Dari 6 bulan menjadi 8 bulan. - Perpanjangan Masa Penawaran Awal: Dari 21 hari kerja menjadi 42 hari kerja. - Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum: Emiten dapat menunda atau membatalkan penawaran dengan permohonan ke OJK. - Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian Laporan Berkala: Laporan tahunan diperpanjang 2 bulan, laporan tengah tahunan 1 bulan. - Perpanjangan Batas Waktu RUPS: RUPS tahunan diperpanjang 2 bulan. 3. Kondisi Tertentu untuk Penambahan Modal: - Perusahaan yang mengalami kondisi keuangan tertentu akibat pandemi dapat melakukan penambahan modal tanpa HMETD. 4. Keterbukaan Informasi: - Emiten diwajibkan untuk menyampaikan laporan dan keterbukaan informasi melalui sistem pelaporan elektronik. 5. Penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik: - Emiten dapat tidak menggunakan sistem ini jika tidak optimal. Larangan - Emiten tidak boleh mengabaikan prinsip keterbukaan dan perlindungan pemodal dalam pelaksanaan kebijakan ini. - Penundaan atau pembatalan penawaran umum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Permohonan Penundaan atau Pembatalan: Emiten yang ingin menunda atau membatalkan penawaran umum harus mengajukan permohonan ke OJK. 2. Penyampaian Laporan: Emiten harus menyampaikan laporan keuangan dan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang diperpanjang. 3. Penggunaan Sistem Pelaporan Elektronik: Emiten harus memanfaatkan sistem pelaporan elektronik untuk transparansi. Laporan Terkait Regulasi - Laporan berkala harus disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK dan mencakup informasi terbaru mengenai kinerja keuangan. - Laporan hasil evaluasi Komite Audit harus disampaikan tepat waktu sesuai perpanjangan yang diberikan. Penutup Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada Emiten dan Perusahaan Publik dalam menghadapi tantangan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, sambil tetap menjaga integritas dan transparansi pasar modal.