Perubahan Ketiga Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan

Short Review Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 36/POJK.02/2020 merupakan perubahan ketiga atas Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, yang mengakibatkan penurunan produktivitas pelaku industri jasa keuangan dan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran denda. Poin-Poin Utama 1. Penundaan Penagihan: OJK dapat menunda pemberian surat teguran dan pengenaan bunga untuk denda administratif dalam situasi darurat, seperti pandemi COVID-19. 2. Bunga Denda: Bunga yang dikenakan atas denda administratif ditetapkan sebesar 2% per bulan, dengan maksimum 48% dari total denda. 3. Surat Teguran: OJK akan mengeluarkan surat teguran pertama dan kedua untuk pelunasan denda, masing-masing dalam jangka waktu 30 hari setelah batas waktu pembayaran. 4. Kebijakan Relaksasi: Peraturan ini memberikan relaksasi bagi pelaku industri jasa keuangan yang terdampak oleh kondisi ekonomi yang sulit. Larangan - Keterlambatan Pembayaran: Pelaku industri jasa keuangan dilarang untuk tidak melunasi sanksi administratif dalam jangka waktu yang ditentukan tanpa alasan yang sah. - Pengabaian Teguran: Mengabaikan surat teguran dari OJK dapat berakibat pada sanksi lebih lanjut. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Pelunasan Denda: Pelaku industri jasa keuangan harus melunasi denda dan bunga dalam waktu yang ditentukan setelah menerima surat teguran. 2. Pengajuan Permohonan: Jika mengalami kesulitan, pelaku industri dapat mengajukan permohonan keberatan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Pemantauan Kebijakan: Pelaku industri harus memantau perkembangan kebijakan OJK terkait penundaan dan pengenaan sanksi administratif. Laporan-Laporan Terkait - Laporan Pelunasan: Pelaku industri harus melaporkan pelunasan denda kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Laporan Kinerja: OJK akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaku industri dalam memenuhi kewajiban sanksi administratif. Regulasi Acuan - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK. - Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku untuk sanksi yang ditetapkan sejak 1 Januari 2020.