Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi dalam Negeri

Short Review Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 39/POJK.05/2020 merupakan perubahan kedua atas Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2015 mengenai Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyebaran risiko melalui program reasuransi, memberikan keleluasaan kepada pelaku industri asuransi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Poin-Poin Utama 1. Dukungan Reasuransi: - Perusahaan asuransi wajib memperoleh dukungan reasuransi 100% dari reasuradur dalam negeri untuk risiko sederhana. - Setelah 30 Juni 2020, dukungan reasuransi minimal 50% dari reasuradur dalam negeri untuk risiko sederhana. - Ketentuan dukungan reasuransi tidak berlaku setelah 31 Desember 2020. 2. Pengecualian: - Perusahaan asuransi umum dan syariah dikecualikan dari kewajiban dukungan reasuransi dalam negeri untuk produk global dan produk khusus untuk perusahaan multinasional. - Perusahaan asuransi jiwa juga dikecualikan untuk produk yang didukung oleh reasuradur luar negeri. 3. Dukungan Reasuransi Otomatis dan Fakultatif: - Perusahaan asuransi wajib memiliki dukungan reasuransi otomatis untuk risiko sederhana dan nonsederhana. - Dukungan fakultatif juga harus mengikuti urutan prioritas yang sama. 4. Sanksi: - Pelanggaran terhadap ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk peringatan tertulis, denda, dan pencabutan izin usaha. 5. Ketentuan Khusus: - Dukungan reasuransi dari luar negeri hanya dapat diterima dari negara mitra yang memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia. Larangan - Tidak mematuhi ketentuan mengenai dukungan reasuransi dari reasuradur dalam negeri. - Mengabaikan urutan prioritas dalam memperoleh dukungan reasuransi fakultatif. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan Asuransi: - Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dukungan reasuransi sesuai dengan regulasi yang berlaku. - Melaporkan produk asuransi baru yang didukung oleh reasuradur luar negeri kepada OJK. 2. OJK: - Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di sektor asuransi. - Mengeluarkan Surat Edaran terkait ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan reasuransi. Laporan Terkait Regulasi - Laporan berkala mengenai kepatuhan perusahaan asuransi terhadap ketentuan dukungan reasuransi. - Laporan mengenai pelanggaran dan sanksi yang dikenakan kepada perusahaan asuransi yang tidak mematuhi ketentuan. Peraturan ini diharapkan dapat menciptakan industri asuransi yang lebih sehat dan kompetitif, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.