Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk

Short Review POJK Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perantara Pedagang Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE EBUS) POJK Nomor 9 Tahun 2019 mengatur tentang kegiatan Perantara Pedagang Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE EBUS) di Indonesia. Regulasi ini menetapkan syarat, prosedur pendaftaran, kewajiban pelaporan, serta ketentuan terkait operasional dan pengendalian internal bagi lembaga keuangan yang ingin beroperasi sebagai PPE EBUS. Poin-Poin Utama 1. Definisi PPE EBUS: Termasuk Bank, Perusahaan Efek, dan Perusahaan Pialang Pasar Uang yang dapat melakukan transaksi efek bersifat utang dan sukuk. 2. Pendaftaran: Bank yang melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri secara terus menerus harus mendaftar sebagai PPE EBUS. 3. Rencana Bisnis: Bank harus berkonsultasi dengan Pengawas Bank terkait pencantuman kegiatan PPE EBUS dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). 4. Kewajiban Pelaporan: Bank wajib melaporkan kegiatan PPE EBUS setelah terdaftar, termasuk transaksi Repo dan kegagalan transaksi. 5. Sertifikasi: Pegawai yang melakukan pemasaran dan perdagangan harus memiliki sertifikasi WPPE-P. 6. Kode Etik: Harus disusun dan mencakup kewajiban serta larangan sesuai POJK. 7. Penggunaan Auditor: Auditor independen diperlukan untuk perubahan sistem yang material. Larangan 1. Transaksi Tanpa Pendaftaran: Bank tidak boleh melakukan transaksi EBUS untuk kepentingan sendiri tanpa pendaftaran sebagai PPE EBUS. 2. Penggunaan Auditor Tidak Independen: Penggunaan auditor internal yang tidak independen untuk audit sistem yang material dilarang. 3. Kegiatan Tanpa Sertifikasi: Pegawai yang tidak memiliki sertifikasi WPPE-P tidak boleh melakukan pemasaran EBUS. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Pendaftaran: Bank yang memenuhi syarat harus segera mendaftar sebagai PPE EBUS. 2. Konsultasi RBB: Melakukan konsultasi dengan Pengawas Bank terkait RBB yang mencakup kegiatan PPE EBUS. 3. Pelatihan Pegawai: Menyediakan pelatihan bagi pegawai terkait kode etik dan praktik pasar. 4. Pelaporan Berkala: Menyusun dan mengirimkan laporan berkala dan insidental sesuai ketentuan. 5. Sertifikasi Pegawai: Memastikan semua pegawai yang terlibat memiliki sertifikasi yang diperlukan. Laporan-Laporan Terkait 1. Laporan Kegiatan Berkala: Harus disampaikan kepada OJK sesuai dengan format yang ditentukan. 2. Laporan Insidental: Harus dilaporkan dalam waktu 7 hari kerja setelah terjadi perubahan pegawai atau kejadian penting lainnya. 3. Laporan Kegagalan Transaksi: Harus mencakup semua kegagalan penyelesaian transaksi yang terjadi. Regulasi Acuan yang Berlaku 1. POJK Nomor 9/2019: Tentang Perantara Pedagang Efek Bersifat Utang dan Sukuk. 2. POJK Nomor 22/2017: Tentang Pelaporan Transaksi Efek. 3. POJK Nomor 20/2018: Tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek. 4. Keputusan Dewan Komisioner OJK: Terkait penetapan perusahaan yang dapat beroperasi sebagai PPE EBUS. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi efek bersifat utang dan sukuk, serta melindungi kepentingan investor dan stabilitas pasar keuangan.