Penerapan Tata Kelola Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Short Review of Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2025 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 31 Tahun 2025 mengatur penerapan tata kelola di Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat aspek tata kelola dalam menghadapi kompleksitas pasar modal dan sektor keuangan yang semakin berkembang, termasuk perdagangan karbon dan derivatif keuangan. Poin-Poin Utama 1. Tata Kelola yang Baik: - Wajib diterapkan oleh Bursa Efek dan lembaga terkait dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. - Harus mencakup pengelolaan risiko, audit internal dan eksternal, serta penanganan benturan kepentingan. 2. Direksi dan Dewan Komisaris: - Direksi dan Dewan Komisaris harus memenuhi syarat tertentu, termasuk integritas dan kompetensi. - Terdapat ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing. 3. Komite: - Diharuskan membentuk komite untuk mendukung fungsi Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk komite audit dan komite remunerasi. 4. Pengawasan dan Audit: - Fungsi audit internal dan eksternal wajib ada untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. - Laporan hasil audit harus disampaikan kepada OJK jika terdapat masalah material. 5. Manajemen Risiko: - Harus ada kebijakan manajemen risiko yang komprehensif untuk mengelola risiko hukum, kredit, dan operasional. 6. Sanksi Administratif: - Pelanggaran terhadap ketentuan tata kelola dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk peringatan, denda, atau pencabutan izin. 7. Penerapan Keuangan Berkelanjutan: - Diharuskan untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha. Larangan dan Tindakan yang Harus Dilakukan - Larangan: - Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam keputusan yang mengandung benturan kepentingan. - Dilarang menerima imbalan atau keuntungan pribadi yang tidak sesuai dengan ketentuan. - Tindakan yang Harus Dilakukan: - Melaksanakan prosedur internal yang jelas untuk pengelolaan dan pengawasan. - Menyusun dan melaporkan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada OJK. - Mengungkapkan laporan pelaksanaan tata kelola secara transparan. Laporan-Laporan Terkait Regulasi - Laporan Pelaksanaan Tata Kelola: Harus disusun setiap akhir tahun buku dan disampaikan kepada OJK. - Laporan Insiden Teknologi Informasi: Harus dilaporkan dalam waktu 24 jam setelah kejadian. - Laporan Audit: Harus dilaporkan kepada OJK jika terdapat masalah material. Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan Bursa Efek dan lembaga terkait, serta mendukung pengembangan pasar modal yang berkelanjutan.