Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan

Short Review of POJK No. 18/2023 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18 Tahun 2023 mengatur tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk yang berlandaskan keberlanjutan. Regulasi ini bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam pasar modal. POJK ini menggantikan peraturan sebelumnya mengenai green bond dan memperluas cakupan instrumen keuangan berkelanjutan. Poin-Poin Utama 1. Definisi dan Jenis Efek: - Efek bersifat utang dan sukuk yang berlandaskan keberlanjutan mencakup EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, EBUS Keberlanjutan, Sukuk Wakaf, dan EBUS Terkait Keberlanjutan. 2. Persyaratan Penerbitan: - Penerbitan efek harus memenuhi komponen utama: penggunaan dana, evaluasi kegiatan, pengelolaan dana, dan pelaporan. - Dana hasil penerbitan harus digunakan untuk kegiatan yang berwawasan lingkungan dan sosial. 3. Kewajiban Emiten dan Penerbit: - Emiten dan penerbit wajib mengikuti ketentuan peraturan terkait, termasuk penyampaian laporan tahunan dan hasil reviu dari pihak independen. 4. Indikator Kinerja Utama (IKU): - Emiten harus menetapkan IKU yang relevan dan dapat diukur untuk menilai kinerja keberlanjutan. 5. Reviu Eksternal: - Penerbit wajib mendapatkan reviu dari penyedia reviu eksternal untuk memastikan kredibilitas dan kepatuhan terhadap ketentuan keberlanjutan. Larangan 1. Penggunaan Dana yang Tidak Sesuai: - Dana hasil penerbitan tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan keberlanjutan yang telah ditetapkan. 2. Penerbitan Tanpa Reviu: - Penerbitan efek tanpa mendapatkan reviu dari pihak yang kompeten tidak diperbolehkan. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Penyampaian Laporan: - Emiten dan penerbit wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK mengenai penggunaan dana dan pencapaian IKU. 2. Reviu Berkala: - Melakukan reviu berkala terhadap penggunaan dana dan pencapaian kinerja keberlanjutan. 3. Penyampaian Rencana Tindak: - Jika terdapat perubahan dalam penggunaan dana, penerbit harus menyampaikan rencana tindak kepada OJK. Laporan Terkait 1. Laporan Penggunaan Dana: - Laporan tahunan yang mencakup realisasi penggunaan dana dan dampak kegiatan yang dibiayai. 2. Laporan Reviu Eksternal: - Laporan dari penyedia reviu eksternal yang menyatakan kesesuaian dan kredibilitas kegiatan yang dibiayai. 3. Laporan Perubahan: - Laporan mengenai perubahan penggunaan dana yang disertai hasil reviu dari pihak independen. Kesimpulan POJK No. 18 Tahun 2023 merupakan langkah penting dalam mendorong keuangan berkelanjutan di Indonesia. Dengan menetapkan persyaratan yang jelas dan kewajiban bagi emiten dan penerbit, regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penerbitan efek yang berlandaskan keberlanjutan.