SEOJK tentang Batas Retensi Sendiri, Besar Dukungan Reasuransi, dan Laporan Program Reasuransi atau Retrosesi

Short Review Surat Edaran OJK Nomor 31/SEOJK.05/2015 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini mengatur batas retensi sendiri, besar dukungan reasuransi, dan tata cara penyampaian laporan program reasuransi/retrosesi untuk perusahaan asuransi dan reasuransi di Indonesia. Surat edaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan risiko dan mendorong penggunaan reasuransi dalam negeri. Poin-Poin Utama 1. Definisi Perusahaan: - Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. 2. Batas Retensi Sendiri: - Perusahaan wajib memiliki dan menerapkan retensi sendiri untuk setiap risiko yang dikelola. - Batas retensi ditentukan berdasarkan jenis usaha dan modal perusahaan. 3. Dukungan Reasuransi: - Minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis dan fakultatif kepada reasuradur dalam negeri adalah 25% dari kapasitas reasuransi otomatis atau uang pertanggungan per risiko. 4. Laporan Program Reasuransi: - Perusahaan wajib menyampaikan laporan program reasuransi/retrosesi otomatis setiap tahun kepada OJK. - Laporan harus disampaikan secara online, dengan opsi offline jika terjadi gangguan teknis. 5. Tata Cara Penyampaian Laporan: - Laporan disampaikan dalam format yang ditentukan dan harus dilengkapi dengan tanda terima. Larangan - Perusahaan tidak boleh mengabaikan ketentuan batas retensi sendiri yang telah ditetapkan. - Tidak diperbolehkan untuk tidak menyampaikan laporan program reasuransi/retrosesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Penerapan Retensi Sendiri: - Setiap perusahaan harus menghitung dan menerapkan batas retensi sendiri sesuai dengan ketentuan yang ada. 2. Penempatan Dukungan Reasuransi: - Perusahaan harus memastikan bahwa 25% dari dukungan reasuransi ditempatkan pada reasuradur dalam negeri. 3. Penyampaian Laporan: - Menyusun dan mengirimkan laporan program reasuransi/retrosesi sesuai dengan format yang ditentukan oleh OJK. 4. Monitoring dan Evaluasi: - Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan praktik reasuransi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Laporan Terkait Regulasi - Laporan Program Reasuransi/Retrosesi: - Harus mencakup semua lini usaha asuransi dan disusun sesuai dengan lampiran yang ditentukan dalam surat edaran. - Bukti Penolakan Dukungan Reasuransi: - Jika ada, harus dilampirkan dalam laporan yang disampaikan. Penutup Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 dan diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan risiko di sektor asuransi dan reasuransi di Indonesia. Perusahaan diharapkan untuk mematuhi ketentuan ini demi keberlangsungan dan kesehatan industri asuransi.