Perubahan atas POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro

Short Review Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 62/POJK.05/2015 merupakan perubahan atas Peraturan OJK Nomor 13/POJK.05/2014 mengenai Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Perubahan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan lembaga keuangan mikro di Indonesia dengan memperluas ruang lingkup kegiatan usaha dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Poin-Poin Utama 1. Kegiatan Usaha LKM: - LKM dapat melakukan kegiatan usaha yang meliputi jasa pengembangan usaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan simpanan, dan pemberian jasa konsultasi. - Kegiatan dapat dilakukan secara konvensional atau berbasis prinsip syariah. - Penambahan kegiatan berbasis fee diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 2. Akad Syariah: - LKM yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah diwajibkan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah untuk berbagai kegiatan usaha. - Permohonan persetujuan akad harus disertai fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). 3. Pengelolaan Dana Sosial: - LKM dapat mengelola dana sosial dan kebajikan (zakat, infak, sedekah, wakaf) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Pembukuan untuk dana sosial harus dilakukan secara terpisah. 4. Rasio Solvabilitas: - LKM wajib menjaga rasio solvabilitas minimal 110%. - LKM yang beroperasi secara syariah harus menghitung rasio solvabilitas dengan memperhitungkan dana syirkah temporer. Larangan - LKM dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. - LKM tidak boleh menggunakan akad yang tidak sesuai dengan prinsip syariah jika beroperasi di bawah prinsip syariah. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Pendaftaran dan Permohonan: - LKM harus mendaftar dan mengajukan permohonan untuk setiap akad yang digunakan kepada OJK, disertai fatwa dari DSN MUI. 2. Pemeliharaan Rasio Solvabilitas: - LKM harus secara rutin menghitung dan memelihara rasio solvabilitas sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Pemisahan Pembukuan: - LKM harus memisahkan pembukuan untuk kegiatan usaha dan pengelolaan dana sosial. Laporan Terkait Regulasi - Laporan berkala kepada OJK mengenai kegiatan usaha dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. - Laporan pemeliharaan rasio solvabilitas dan penggunaan akad syariah kepada OJK. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro di Indonesia.