Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro

Short Review Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 62/POJK.05/2015 mengubah Peraturan OJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Perubahan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan LKM dengan memperluas ruang lingkup kegiatan usaha dan penyesuaian terhadap prinsip syariah. Poin-Poin Utama 1. Kegiatan Usaha LKM: - LKM dapat melakukan kegiatan usaha meliputi pinjaman, pengelolaan simpanan, dan jasa konsultasi. - Kegiatan dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. - Penambahan kegiatan berbasis fee yang tidak bertentangan dengan peraturan. 2. Akad Syariah: - LKM yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah wajib menggunakan akad yang sesuai. - Jenis akad yang diperbolehkan termasuk wadiah, mudharabah, musyarakah, dan lainnya yang disetujui oleh OJK. - Permohonan persetujuan akad harus disertai fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. 3. Pengelolaan Dana Sosial: - LKM dapat mengelola dana sosial dan kebajikan (zakat, infak, sedekah, wakaf) sesuai peraturan yang berlaku. - Pembukuan untuk dana sosial harus dilakukan secara terpisah. 4. Rasio Solvabilitas: - Rasio solvabilitas dihitung dengan membandingkan total aset dengan total liabilitas. - LKM syariah harus menghitung rasio solvabilitas dengan mempertimbangkan dana syirkah temporer dan wajib menjaga rasio minimal 110%. Larangan - LKM tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. - Pengelolaan dana sosial dan kebajikan harus dilakukan terpisah dari kegiatan usaha utama. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Pendaftaran dan Permohonan: - LKM yang ingin melakukan kegiatan berbasis syariah harus mendaftar dan mengajukan permohonan kepada OJK dengan melampirkan fatwa DSN MUI. 2. Pemenuhan Akad: - Pastikan semua akad yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah dan disetujui oleh OJK. 3. Pengelolaan Pembukuan: - LKM harus memisahkan pembukuan untuk kegiatan usaha dan pengelolaan dana sosial. 4. Monitoring Rasio Solvabilitas: - Secara rutin melakukan monitoring terhadap rasio solvabilitas untuk memastikan memenuhi ketentuan yang berlaku. Laporan Terkait Regulasi - Laporan berkala kepada OJK mengenai kegiatan usaha, penggunaan akad, dan pengelolaan dana sosial. - Laporan keuangan yang mencerminkan pemisahan antara kegiatan usaha dan pengelolaan dana sosial. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 29 Desember 2015, dan diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro di Indonesia.