SEOJK tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 /POJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Berharga Syariah dan Perhitungan Dana untuk Mengantisipasi Risiko Kegagalan Pengelolaan Kekayaan dan/atau Kewajiban Perusahaan Asuransi

Short Review Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 22/SEOJK.05/2016 mengumumkan pencabutan SEOJK Nomor 25/SEOJK.05/2015 yang mengatur tentang penilaian investasi surat berharga syariah dan perhitungan dana untuk mengantisipasi risiko kegagalan pengelolaan kekayaan dan kewajiban perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah. Pencabutan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan kondisi perekonomian dan pasar yang menunjukkan perbaikan, sehingga penilaian investasi surat berharga syariah dapat mencerminkan nilai yang wajar. Poin-Poin Utama 1. Pencabutan SEOJK: SEOJK Nomor 25/SEOJK.05/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2. Kondisi Ekonomi: Perbaikan kondisi keuangan global dan perekonomian Indonesia yang positif mempengaruhi keputusan ini. 3. Penilaian Investasi: Penilaian investasi surat berharga syariah harus mencerminkan nilai yang wajar. 4. Tingkat Solvabilitas: Penyesuaian dana untuk mengantisipasi risiko kegagalan pengelolaan kekayaan dan kewajiban yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas. 5. Berlaku Sejak: Surat edaran ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada 27 Juni 2016. Larangan - Mengabaikan Ketentuan Baru: Perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah dilarang untuk tetap merujuk pada SEOJK Nomor 25/SEOJK.05/2015 setelah pencabutan. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Penyesuaian Prosedur: Perusahaan asuransi dan reasuransi syariah harus menyesuaikan prosedur penilaian investasi dan perhitungan dana sesuai dengan ketentuan terbaru. 2. Pelaporan: Melakukan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah pencabutan SEOJK. 3. Monitoring: Terus memonitor kondisi pasar dan ekonomi untuk memastikan penilaian investasi tetap mencerminkan nilai yang wajar. Laporan-Laporan Terkait Regulasi Acuan - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011: Mengatur tentang kesehatan keuangan usaha asuransi dan reasuransi syariah. - Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-07/BL/2011: Pedoman perhitungan jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian dalam pengelolaan dana tabarru'. - SEOJK Nomor 25/SEOJK.05/2015: Sebelum dicabut, mengatur penilaian investasi surat berharga syariah. Kesimpulan Pencabutan SEOJK Nomor 25/SEOJK.05/2015 merupakan langkah yang diambil OJK untuk menyesuaikan regulasi dengan kondisi pasar yang lebih baik. Perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah diharapkan dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.