SEOJK tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 /POJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Berharga Syariah dan Perhitungan Dana untuk Mengantisipasi Risiko Kegagalan Pengelolaan Kekayaan dan/atau Kewajiban Perusahaan Asuransi

Short Review Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 22/SEOJK.05/2016 mencabut Surat Edaran OJK Nomor 25/SEOJK.05/2015 terkait penilaian investasi surat berharga syariah dan perhitungan dana untuk mengantisipasi risiko kegagalan pengelolaan kekayaan dan kewajiban perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah. Pencabutan ini didasarkan pada perubahan kondisi perekonomian dan pasar yang menunjukkan perbaikan, sehingga penilaian investasi surat berharga syariah dapat mencerminkan nilai yang wajar. Poin-Poin Utama 1. Pencabutan SEOJK Nomor 25/SEOJK.05/2015: Surat Edaran ini mencabut ketentuan sebelumnya yang mengatur penilaian investasi surat berharga syariah. 2. Kondisi Ekonomi Global: Perbaikan kondisi keuangan global dan perekonomian Indonesia yang positif menjadi dasar pencabutan, dengan indikator seperti stabilitas nilai tukar dan suku bunga. 3. Penilaian Investasi: Penilaian investasi surat berharga syariah harus mencerminkan nilai yang wajar, yang sebelumnya terpengaruh oleh kondisi pasar yang tidak stabil. 4. Tingkat Solvabilitas: Penyesuaian dana untuk mengantisipasi risiko kegagalan pengelolaan kekayaan dan kewajiban yang diperhitungkan dalam tingkat solvabilitas tidak lagi diperlukan sesuai dengan kondisi pasar saat ini. 5. Berlaku Sejak Tanggal Penetapan: Surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 27 Juni 2016. Larangan - Menggunakan Ketentuan yang Dicabut: Perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah dilarang untuk merujuk atau menerapkan ketentuan dalam SEOJK Nomor 25/SEOJK.05/2015 yang telah dicabut. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Reevaluasi Investasi: Perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah harus melakukan evaluasi ulang terhadap penilaian investasi surat berharga syariah mereka untuk memastikan mencerminkan nilai yang wajar. 2. Penyesuaian Prosedur Internal: Memperbarui prosedur internal terkait perhitungan dana untuk mengantisipasi risiko kegagalan pengelolaan kekayaan dan kewajiban sesuai dengan ketentuan baru. 3. Pelaporan: Melaporkan hasil evaluasi dan penyesuaian kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan-Laporan Terkait Regulasi Acuan yang Berlaku - Laporan Kesehatan Keuangan: Perusahaan harus menyusun laporan kesehatan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011. - Laporan Penilaian Investasi: Laporan yang menunjukkan penilaian investasi surat berharga syariah harus disiapkan dan disampaikan kepada OJK. - Laporan Solvabilitas: Menyusun laporan yang menunjukkan tingkat solvabilitas perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah pencabutan SEOJK Nomor 25/SEOJK.05/2015. Dengan mengikuti ketentuan ini, perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan menjaga kesehatan keuangan mereka.