POJK tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Short Review: POJK No. 48/POJK.04/2016 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48/POJK.04/2016 mengatur tata cara pembuatan peraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di sektor pasar modal. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam pengaturan LPP setelah beralihnya fungsi pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Poin-Poin Utama: 1. Dasar Hukum: Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang mengalihkan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan. 2. Definisi: Menyediakan definisi penting seperti Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 3. Proses Pembuatan Peraturan: - Harus memperhatikan pendapat pemakai jasa dan pihak berkepentingan. - Memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebelum diajukan ke OJK. 4. Permohonan Persetujuan: - Disampaikan dalam rangkap 4 dengan dokumen pendukung. - OJK memiliki waktu 60 hari untuk memberikan persetujuan atau penolakan. 5. Sanksi: OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran, termasuk peringatan, denda, dan pencabutan izin usaha. 6. Penafsiran Peraturan: LPP dapat mengajukan penafsiran atas peraturan yang ada kepada OJK. Larangan: - Mengabaikan pendapat pemakai jasa dan pihak berkepentingan dalam penyusunan peraturan. - Mengajukan peraturan tanpa persetujuan Dewan Komisaris. - Melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam POJK ini. Tindakan yang Harus Dilakukan: 1. Konsultasi: Melakukan konsultasi dengan pemakai jasa dan pihak berkepentingan sebelum menyusun peraturan. 2. Persetujuan Dewan Komisaris: Memastikan semua peraturan atau perubahan peraturan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. 3. Pengajuan Permohonan: Menyusun dan mengajukan permohonan persetujuan peraturan kepada OJK dengan dokumen lengkap. 4. Pemberitahuan Penafsiran: Mengajukan pemberitahuan kepada OJK jika ada penafsiran baru terhadap peraturan yang ada. Laporan Terkait Regulasi: - Laporan Permohonan: Harus mencakup latar belakang penyusunan peraturan, masalah yang dihadapi, dan solusi yang diusulkan. - Laporan Penafsiran: Menyertakan penjelasan dan latar belakang mengenai penafsiran peraturan yang diajukan. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 7 Desember 2016, dan menggantikan peraturan sebelumnya yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.