Regulasi Peraturan OJK — Level 3

Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

58/POJK.05/2020

Tahun

2020

Dokumen

Informasi Regulasi

Nomor Regulasi: 58/POJK.05/2020
Tahun: 2020
Jenis Regulasi: Peraturan OJK Level 3
Category: IKNB
Terakhir Diperbarui: 1 day ago
Dibuat: 06 July 2026
Tanggal DiTetapkan: 10 December 2020
Tanggal DiUndangkan: -
Tanggal Berlaku: 16 December 2020

Sub Category

Peraturan Lainnya - IKNB

Peraturan Terkait

Regulasi yang saling berkaitan

0 item

Peraturan Terkait (hasil ekstraksi)

Nama / Nomor	Tahun	Hubungan
Undang-Undang tentang Dana Pensiun Nomor: 11	1992	dirujuk
Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Nomor: 2	2009	dirujuk
Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 21	2011	dirujuk
Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor: 24	2011	dirujuk
Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro Nomor: 1	2013	dirujuk
Undang-Undang tentang Perasuransian Nomor: 40	2014	dirujuk
Undang-Undang tentang Penjaminan Nomor: 1	2016	dirujuk
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank Nomor: 14/POJK.05/2020	2020	diubah

Peraturan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Regulasi yang dicabut oleh regulasi ini

19 item

Nama / Nomor	Tahun
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Nomor: 3/POJK.05/2013	2013
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.05/2013	2013
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Nomor: 10/POJK.05/2014	2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro Nomor: 13/POJK.05/2014	2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Nomor: 17/POJK.03/2014	2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Nomor: 18/POJK.03/2014	2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Nomor: 28/POJK.05/2014	2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan Nomor: 30/POJK.05/2014	2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Investasi Dana Pensiun Nomor: 3/POJK.05/2015	2015
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi Nomor: 23/POJK.05/2015	2015
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Nomor: 26/POJK.03/2015	2015
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura Nomor: 35/POJK.05/2015	2015
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura Nomor: 36/POJK.05/2015	2015
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Nomor: 40/POJK.05/2015	2015
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Nomor: 27/POJK.03/2016	2016
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Usaha Pergadaian Nomor: 31/POJK.05/2016	2016
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi Nomor: 70/POJK.05/2016	2016
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Nomor: 71/POJK.05/2016	2016
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah Nomor: 72/POJK.05/2016	2016

Dokumen Tambahan

Dokumen pendukung untuk regulasi ini

1 file

Progress parse dokumen 1/1

SUMMARY POJK 58 - 05 - 2020 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.pdf
Ringkasan Regulasi ·PDF Complete

Preview

Short Review

Hasil generate AI dengan prompt "Short Review" untuk regulasi ini.

Short Review

27 Aug 2026 09:28

Short Review Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 58/POJK.05/2020 mengatur perubahan atas Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 mengenai kebijakan countercyclical yang ditujukan untuk lembaga jasa keuangan nonbank (LJKNB) dalam menghadapi dampak penyebaran COVID-19. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi. Poin-Poin Utama 1. Lingkup Kebijakan: Kebijakan ini mencakup berbagai lembaga jasa keuangan nonbank, termasuk perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan mikro. 2. Perpanjangan Masa Berlaku: Kebijakan countercyclical ini berlaku hingga 17 April 2022, sejalan dengan status darurat bencana yang ditetapkan oleh pemerintah. 3. Perubahan Ketentuan: - Penambahan jenis kebijakan countercyclical. - Perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala. - Penyesuaian ketentuan terkait restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terdampak COVID-19. 4. Kewajiban Pelaporan: LJKNB diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala dan laporan tambahan terkait pelaksanaan kebijakan countercyclical. 5. Prinsip Kehati-hatian: Penerapan kebijakan harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik. Larangan 1. Penyalahgunaan Kebijakan: LJKNB tidak boleh menggunakan kebijakan countercyclical sebagai alasan untuk mengabaikan prinsip kehati-hatian atau untuk melakukan tindakan yang merugikan stabilitas keuangan. 2. Penolakan Klaim: Perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah tidak dapat menggunakan penyesuaian teknis dalam pemasaran produk sebagai alasan untuk menolak klaim pemegang polis. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Penyampaian Laporan: LJKNB harus menyampaikan laporan berkala dan laporan tambahan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk laporan restrukturisasi pembiayaan. 2. Penerapan Kebijakan: LJKNB harus menerapkan kebijakan countercyclical dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. 3. Dokumentasi: Melakukan dokumentasi yang memadai terhadap semua proses yang dilakukan, termasuk rapat dewan komisaris dan pemasaran produk asuransi. Laporan-Laporan Terkait 1. Laporan Penyaluran Pembiayaan: Menyampaikan laporan mengenai debitur yang terkena dampak COVID-19 dan kualitas aset yang dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran. 2. Laporan Restrukturisasi: Menyusun laporan tentang restrukturisasi pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak COVID-19, termasuk rincian mengenai bentuk restrukturisasi yang dilakukan. 3. Laporan Berkala: Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk laporan keuangan dan laporan non-keuangan. Regulasi Acuan yang Berlaku 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 2. Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical. 3. Peraturan OJK lainnya yang relevan dengan pengelolaan lembaga jasa keuangan nonbank dan pelaporan keuangan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan lembaga jasa keuangan nonbank dapat lebih responsif dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, sambil tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Tanya Kak Vesta

Asisten AI InvestaLaw — bisa membaca teks regulasi & dokumen tambahan.

Belum ada percakapan.

Tanyakan hal-hal seputar regulasi atau isi dokumen ini.

Contoh: Ringkas pasal yang mengatur keterbukaan informasi.

Hierarki Regulasi

Lv 1 Tertinggi

Lv 2

Lv 3 ← Regulasi ini

Lv 4

Lv 5 Terendah