Perubahan POJK Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product bagi Bank Umum

Short Review Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.03/2018 mengubah POJK Nomor 7/POJK.03/2016 mengenai prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan structured product bagi bank umum. Perubahan ini bertujuan untuk mendorong pendalaman pasar keuangan dan menciptakan sistem perbankan yang kompetitif, baik di tingkat nasional maupun internasional. Poin-Poin Utama 1. Definisi Structured Product: Produk keuangan yang menggabungkan instrumen non-derivatif dan derivatif, dengan karakteristik arus kas yang tidak reguler. 2. Kewajiban Agunan: Bank wajib meminta agunan kas minimal 10% dari nilai nosional transaksi structured product yang melibatkan derivatif. 3. Pengecualian Agunan: Nasabah tertentu (seperti bank, pemerintah, dan lembaga multilateral) dan transaksi tertentu (seperti lindung nilai) dikecualikan dari kewajiban agunan. 4. Sanksi Administratif: Bank yang tidak mematuhi ketentuan dapat dikenakan sanksi berupa teguran, larangan ekspansi, atau penurunan tingkat kesehatan bank. 5. Ketentuan Peralihan: Perjanjian transaksi yang sudah ada dapat disesuaikan dengan peraturan baru. Larangan - Bank dilarang untuk tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam POJK ini, termasuk kewajiban agunan dan prosedur pelaksanaan transaksi structured product. - Dilarang melakukan transaksi tanpa memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk lindung nilai. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Penerapan Kebijakan: Bank harus menerapkan kebijakan internal yang sesuai dengan ketentuan POJK ini. 2. Penilaian Risiko: Bank harus melakukan penilaian risiko yang komprehensif terhadap nasabah sebelum melakukan transaksi structured product. 3. Perjanjian Tertulis: Bank wajib menyusun perjanjian tertulis yang mencakup ketentuan agunan dan syarat-syarat transaksi. 4. Pelatihan dan Sosialisasi: Melakukan pelatihan kepada karyawan mengenai ketentuan baru dan implementasinya. Laporan-Laporan Terkait - Laporan Kepatuhan: Bank harus menyusun laporan berkala mengenai kepatuhan terhadap ketentuan POJK ini. - Laporan Risiko: Menyusun laporan mengenai risiko yang terkait dengan transaksi structured product yang dilakukan. - Audit Internal: Melakukan audit internal untuk memastikan bahwa semua prosedur dan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Regulasi Acuan yang Berlaku 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan bank umum dapat lebih berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan structured product, serta meningkatkan transparansi dan perlindungan bagi nasabah.