Perubahan POJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Short Review Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19/POJK.03/2018 mengatur perubahan terhadap POJK Nomor 16/POJK.03/2014 mengenai penilaian kualitas aset pada bank umum syariah dan unit usaha syariah. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dalam sektor perumahan dan pembiayaan ekspor. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, peraturan ini diharapkan dapat mendorong intermediasi perbankan syariah yang lebih efektif. Poin-Poin Utama 1. Penilaian Kualitas Aset: - Aset produktif berorientasi ekspor dapat dinyatakan memiliki kualitas lancar jika memenuhi syarat tertentu. - Jaminan dari lembaga keuangan yang memenuhi syarat juga dapat dianggap berkualitas lancar. 2. Kriteria Pembiayaan: - Pembiayaan berorientasi ekspor kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan batasan tertentu dapat dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran. 3. Restrukturisasi Pembiayaan: - Kualitas pembiayaan setelah restrukturisasi dapat ditetapkan berdasarkan ketepatan pembayaran dan faktor penilaian lainnya. 4. Agunan: - Penilaian agunan harus dilakukan oleh penilai independen atau penilai intern bank, tergantung pada nilai agunan. Larangan 1. Penyimpangan Prinsip Pembiayaan Sehat: - Bank tidak boleh menyimpang dari prinsip kehati-hatian dalam penilaian kualitas aset dan pembiayaan. 2. Penggunaan Jaminan yang Tidak Memenuhi Syarat: - Jaminan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan tidak dapat digunakan untuk menilai kualitas aset. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Penilaian Agunan: - Bank wajib melakukan penilaian terhadap agunan dari awal pemberian aset produktif. 2. Pengajuan Klaim: - Bank harus mengajukan klaim terhadap jaminan dalam waktu yang ditentukan setelah nasabah wanprestasi. 3. Penyusunan Laporan: - Bank harus menyusun laporan berkala mengenai kualitas aset dan pembiayaan yang dilakukan. Laporan-Laporan Terkait 1. Laporan Penilaian Kualitas Aset: - Laporan yang mencakup penilaian kualitas aset produktif dan pembiayaan berorientasi ekspor. 2. Laporan Restrukturisasi Pembiayaan: - Laporan mengenai pembiayaan yang telah direstrukturisasi dan penetapan kualitasnya. 3. Laporan Agunan: - Laporan mengenai penilaian agunan yang digunakan sebagai faktor pengurang PPA. Regulasi Acuan yang Berlaku 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 3. POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 20 September 2018.