Perubahan atas POJK Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Short Review Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 22/POJK.02/2018 mengatur perubahan atas Peraturan OJK Nomor 3/POJK.02/2014 mengenai tata cara pelaksanaan pungutan oleh OJK. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pungutan dan keselarasan dengan standar akuntansi yang berlaku. Beberapa ketentuan penting yang diubah mencakup mekanisme pembayaran, sanksi administratif, dan proses verifikasi. Poin-Poin Utama 1. Mekanisme Pembayaran: - Pungutan wajib dibayar ke Rekening OJK pada Bank Tempat Pembayaran. - Jika rekening tidak dapat menerima pembayaran, alternatif pembayaran lain dapat ditetapkan oleh OJK. - Pembayaran harus dilakukan dengan mengisi formulir yang ditentukan. 2. Sanksi Administratif: - Denda 2% per bulan bagi Wajib Bayar yang terlambat, dengan maksimum 48%. - OJK dapat menetapkan sanksi tambahan berdasarkan ketentuan yang berlaku. - Denda tidak dikenakan bunga. 3. Pengkategorian Pungutan: - Pungutan yang tidak dilunasi dalam satu tahun akan dikategorikan sebagai pungutan macet. - Penagihan dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara. 4. Verifikasi: - OJK dapat melakukan verifikasi rutin dan khusus terhadap kewajiban biaya tahunan. - Hasil verifikasi dapat diklarifikasi oleh Wajib Bayar dalam jangka waktu tertentu. 5. Pengembalian Pembayaran: - OJK dapat mengembalikan pembayaran jika terdapat kesalahan pembayaran atau kelebihan pembayaran. Larangan - Wajib Bayar tidak boleh mengabaikan kewajiban pembayaran pungutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Tidak melakukan pembayaran setelah menerima teguran dari OJK. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Pembayaran: - Segera melakukan pembayaran pungutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Mengisi formulir yang ditentukan sebelum melakukan pembayaran. 2. Kepatuhan: - Mematuhi semua ketentuan sanksi administratif dan melakukan pembayaran tepat waktu untuk menghindari denda. 3. Verifikasi: - Menyimpan bukti pembayaran dan siap untuk melakukan klarifikasi jika diperlukan. 4. Monitoring: - Memantau pengumuman dari OJK terkait sanksi administratif dan perubahan regulasi. Laporan Terkait Regulasi - Laporan Pembayaran: Wajib Bayar harus menyimpan catatan pembayaran dan melaporkannya sesuai dengan ketentuan OJK. - Laporan Verifikasi: Hasil verifikasi yang dilakukan oleh OJK harus dicatat dan disimpan untuk referensi di masa mendatang. - Laporan Sanksi: OJK dapat mengumumkan sanksi administratif kepada publik, dan Wajib Bayar harus siap menghadapi konsekuensi jika tidak mematuhi ketentuan. Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 10 Desember 2018.