Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

Short Review of POJK No. 46/POJK.03/2017 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 46/POJK.03/2017 mengatur tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan di bank umum di Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan risiko kepatuhan, yang semakin penting seiring dengan kompleksitas kegiatan perbankan yang meningkat akibat perkembangan teknologi dan globalisasi. POJK ini menetapkan kewajiban bagi bank untuk memiliki satuan kerja kepatuhan yang independen dan berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Poin-Poin Utama 1. Fungsi Kepatuhan: Bank wajib memiliki fungsi kepatuhan yang meliputi pengelolaan risiko kepatuhan dan memastikan semua kegiatan bank sesuai dengan ketentuan OJK. 2. Struktur Organisasi: Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menumbuhkan budaya kepatuhan dan melakukan pengawasan terhadap fungsi kepatuhan. 3. Independensi: Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan harus independen dan tidak boleh merangkap jabatan di fungsi lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. 4. Pelaporan: Bank diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara berkala kepada OJK, termasuk laporan khusus jika ada penyimpangan. 5. Sanksi: Bank yang melanggar ketentuan dalam POJK ini dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk denda dan teguran tertulis. Larangan 1. Rangkap Jabatan: Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dilarang merangkap jabatan di fungsi bisnis, operasional, manajemen risiko, dan fungsi lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. 2. Pelanggaran Pelaporan: Keterlambatan dalam penyampaian laporan kepatuhan dapat dikenakan denda harian. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan: Bank harus membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen dan memiliki akses langsung kepada direksi. 2. Pelatihan dan Sosialisasi: Melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai kepatuhan kepada seluruh pegawai bank. 3. Evaluasi Berkala: Dewan Komisaris wajib mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan minimal dua kali setahun. Laporan-Laporan Terkait 1. Laporan Kepatuhan: Harus disampaikan secara semesteran dan mencakup pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan, risiko kepatuhan yang dihadapi, dan mitigasi yang dilakukan. 2. Laporan Khusus: Jika terdapat kebijakan atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan OJK, laporan khusus harus disampaikan dalam waktu 7 hari kerja setelah diketahui. Regulasi Acuan - Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan - Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah - Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan POJK ini menjadi acuan penting bagi bank dalam mengelola risiko kepatuhan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta meningkatkan integritas dan reputasi industri perbankan di Indonesia.